Tanjungpinang (Global) — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan pertemuannya bersama 18 gubernur dengan Menteri Keuangan bukanlah bentuk protes, melainkan langkah mencari jalan keluar atas penurunan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.
“Kita hadir untuk mencari solusi terbaik,” kata Ansar kepada hariankepri.com di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (9/10/2025). Ia menjelaskan pertemuan itu terselenggara atas inisiatif Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan bersifat diskusi terbuka antar kepala daerah dan kementerian.
Dalam perjumpaan di Jakarta pada Selasa (7/10/2025), Ansar bersama 17 gubernur mendiskusikan kekhawatiran mereka terhadap penurunan tajam alokasi TKD. Untuk tahun 2026, alokasi TKD bagi Kepri tercatat sebesar Rp1,467 triliun, turun Rp534 miliar dari alokasi 2025 yang mencapai Rp2,001 triliun. Dampak dari pemangkasan tersebut memaksa proyeksi APBD 2026 direvisi dari awalnya Rp3,967 triliun menjadi Rp3,471 triliun.
Ansar menyoroti bahwa penurunan anggaran ini berimplikasi luas pada kelanjutan program pembangunan daerah, termasuk rencana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemprov Kepri. Ia meminta agar kebijakan alokasi dana pusat mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan seperti Kepri dan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau tidak ada kebijakan afirmatif untuk daerah kepulauan, dikhawatirkan kesenjangan pembangunan antarwilayah justru melebar,” ujarnya.
Menanggapi masukan dari para gubernur, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menampung seluruh aspirasi sebagai bahan evaluasi kebijakan fiskal nasional. “Diskusi hari ini konstruktif dan memberi banyak perspektif nyata dari daerah,” kata Purbaya, menambahkan bahwa kajian lebih lanjut akan dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi daerah.
