KOTA TANJUNGPINANG – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang berinisial B, yang melibatkan oknum guru Sekolah Rakyat di Jalan Borobudur, Bukit Cermin, terus bergulir dan menjadi perhatian serius.
Peristiwa ini bermula dari dugaan tindakan anggota Satpol PP tersebut yang memberikan rokok kepada beberapa siswa di lingkungan sekolah. Tindakan itu kemudian memicu ketegangan dan berujung pada insiden perkelahian.
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, mengaku prihatin sekaligus menyesalkan kejadian tersebut. Ia menyebut peristiwa itu sebagai tamparan bagi pemerintah daerah, mengingat Sekolah Rakyat merupakan program baru yang dijalankan dengan dukungan pemerintah pusat.
“Kami merasa sangat malu atas kejadian ini. Sekolah Rakyat merupakan program Presiden, dan tugas kita hanya membantu menjaga keamanan di sana,” ujar Lis, Senin (6/10/2025).
Lis menilai, baik pihak guru maupun anggota Satpol PP sama-sama melakukan tindakan yang tidak pantas. Sebagai tenaga pendidik, guru seharusnya mampu mengendalikan emosi, sedangkan anggota Satpol PP mestinya bisa memberi contoh yang baik kepada siswa.
“Secara akal sehat, anggota Satpol PP tahu itu lingkungan pendidikan. Saya sendiri perokok, tapi tidak akan merokok di area sekolah,” tegasnya.
Pemerintah Kota juga akan mengevaluasi enam siswa yang diduga menerima rokok dari anggota Satpol PP. Jika benar terbukti, mereka akan diberhentikan dan diganti dengan peserta didik baru.
“Anak-anak yang terbukti merokok akan kita keluarkan dan diganti dengan siswa lain,” tambah Lis.
Sementara itu, dua guru yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial. Lis menegaskan, seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Baik guru maupun anggota Satpol PP, semuanya akan ditindak. Ini menyangkut etika, tanggung jawab, dan citra lembaga pendidikan,” tutupnya.
